Dalam upaya berkontribusi mewujudkan kehidupan berkelanjutan melalui realisasi netralitas karbon pada sepeda motor motor Honda, PT Astra Honda Motor (AHM) akan mengumumkan strategi dan roadmap bisnis sepeda motor listrik dalam tahun ini. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengakselerasi kehadiran sepeda motor listrik di Indonesia.
Komitmen kuat ini merupakan bagian dari target realisasi netralitas karbon sepeda motor Honda di seluruh dunia selama tahun 2040-an yang diinisiasi Honda Motor Co., Ltd. Secara global, Honda akan menghadirkan 10 model sepeda motor listrik pada tahun 2025 dan dalam lima tahun ke depan Honda Motor co menargetkan penjualan 1 juta unit sepeda motor listrik dan mencapai 3,5 juta pada 2030. Honda berkomitmen untuk mempercepat elektrifikasi sepeda motor sebagai fokus utama strategi yang berkontribusi pada lingkungan dan terus melanjutkan kemajuan ICE (Internal Combuction Engines). Honda pun memiliki komitmen kuat terhadap hal ini.
Komitmen besar Honda dalam elektrifikasi sepeda motor telah dibuktikan sejak tahun 2019 dengan memproduksi Honda PCX Electric di pabrik Honda di Sunter, Jakarta Utara. Honda PCX Electric dilengkapi dengan dua unit baterai portable (Honda Mobile Power Pack) yang dapat diisi ulang dengan menggunakan dua mekanisme yaitu swap sistem dan on board charging.
President Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan, Honda sudah bekerjasama dengan berbagai pihak dalam riset dan pengembangan sepeda motor listrik dan infrastruktur pendukungnya, termasuk dalam rantai bisnis baterai. Paling lambat akhir tahun ini, Honda akan menginformasikan strategi dan roadmap bisnis sepeda motor listrik Honda di Indonesia.
Sementara itu Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Menager selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengungkapkan, sebagai produsen sepeda motor terbesar di Tanah Air, Honda yang berupaya terus mengurangi emisi CO2 pada sepeda motor berbahan bakar (internal combustion engines), akan menjadi bagian penting dalam menghadirkan produk sepeda motor listrik yang bisa memberikan netralisasi karbon pada dunia sekaligus menyuguhkan kegembiraan berkendara pada masyarakat Indonesia.
Keseriusan Honda mengakselerasi kehadiran sepeda motor listrik sejalan dengan tekad pemerintah Indonesia dalam memasuki era kendaraan listrik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Tranportasi Jalan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Honda telah dan terus melakukan studi dan inovasinya agar dapat menghadirkan sepeda motor listrik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang kendaraan listrik, perusahaan dalam waktu dekat akan menyampaikan rencana dan langkah strategiknya dalam menghadirkan sepeda motor listrik bagi konsumen setia Honda di Indonesia. Perusahaan menyiapkan jaringan bisnis dan ekosistemnya agar dapat memberikan pelayanan yang paling sesuai untuk era kendaraan listrik di masa mendatang.
Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy menambahkan, dukungan Honda sangat penuh terhadap pemerintah dalam mewujudkan percepatan program kendaraan bermotor listrik. Honda ingin dapat segera memberikan sepeda motor listrik berkualitas, aman buat konsumen, dan dukungan layanan purna jual terbaik seperti yang telah kami implementasikan selama ini dalam menemani masyarakat mewujudkan mimpi mereka melalui sepeda motor berbahan bakar.
Setelah meluncurkan Honda PCX Electric di tahun 2019, Honda mengembangkan studi bersama berbagai pihak dalam ekosistem sepeda motor listrik, seperti kerjasama dengan HEIN (PT HPP Energy Indonesia) dalam pengadaan infrastruktur pertukaran baterai. Selain itu, Honda juga menawarkan skema bisnis Honda PCX Electric berupa penyewaan kepada perusahaan dalam mendukung operasional bisnis di berbagai lini atau business to bussines (B2B). Beberapa perusahaan dan institusi yang melakukan kerjasama antara lain Grab, Gojek, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan beberapa perusahaan untuk mendukung aktivitas.
